Moratorium Reklamasi dan UU Perlindungan Nelayan

Niko AmrullahNiko Amrullah : Kisruh reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam keberadaan nelayan skala kecil, sepantasnya menggerakkan pemerintah guna menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Nelayan sebagai implementasi UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Beleid tersebut harus tegas memberi perlindungan terhadap wilayah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan skala kecil.

Tak hanya nelayan di Teluk Jakarta, wilayah lain seperti Bali, Palu, Makassar, dan lainnya berpotensi mengalami hal serupa. Oleh sebab itu, perlindungan zona penangkapan ikan kurang dari 4 mil laut di setiap wilayah laut Indonesia, menjadi hal yang urgen untuk diimplementasikan. Dalam konteks ini pemerintah daerah mesti turut andil merumuskannya di dalam Peraturan Daerah (Perda).

Masalah Berulang

Merujuk Statistik perikanan KKP (2015), sebaran nelayan skala kecil mendominasi hingga 88.05 % dari total nelayan Indonesia. Mereka terdiri dari pengguna perahu tanpa motor hingga kapal motor di bawah 5 GT. Terlebih, produksi perikanan oleh nelayan skala kecil telah berkontribusi sebesar 86 % bagi kebutuhan pangan domestik. Tak khayal bila keberadaan mereka wajib dikuatkan oleh negara, bukan lagi menjadi sajak nestapa bagi Republik ini.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) dari BPS, menunjukkan pola yang sama meski ada kenaikan nilai dari 103,53 pada Maret 2014 menjadi 106,67 pada Maret 2016. Kesamaan tren tersebut memperlihatkan bahwa pada musim barat NTN pada yang rendah dibandingkan pada musim timur. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran negara belum konkret menyelesaikan problem klasik profesi nelayan yang rentan dengan gejolak iklim.

Kerentanan nelayan tidak hanya dalam menghadapi gejolak iklim, namun juga pada diskriminasi pasar, dan perubahan kebijakan. Pasar, sebagai area bebas dari pembeli dan penjual menempatkan nelayan skala kecil ke dalam peran figuran, yakni penyedia stok. Kondisi ini terus berulang karena keterbatasan modal para nelayan serta informasi asimetri terkait harga ikan di pasaran.

Kondisi rentan tersebut, diperparah dengan praktek pemanfaatan ruang laut yang tumpang tindih dan cenderung mengorbankan para nelayan kecil. Kisah yang lalu telah memberikan pelajaran nyata bahwa model pembangunan pesisir kita cenderung mengesampingkan sosial ekonomi nelayan sebagai masyarakat asal. Ambisi Proyek Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) di Kota Semarang, sengkarutnya zonasi Taman Nasional Bunaken, Reklamsi Pulau Serangan Bali, adalah contoh narasi lawas bentuk pembangungan yang tak partisipatif dan mengorbankan para nelayan kecil. Maka moratorium Reklamasi Jakarta akankah menjadi bentuk kearifan negara dalam mengoreksi praktek pembangunannya atau sebaliknya yang justru semakin memperlebar ketimpangan sosial?

Konstruksi Ulang

Nelayan kecil dan tradisional adalah warga negara yang wajib di penuhi hak-hak konstitusionalnya. Gamblang dan lugas tertera dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terlebih, pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2016 telah menjamin kepastian usaha diantaranya memberikan kewajiban kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin hak akses nelayan kecil dan tradisional.

Moratorium reklamasi harus menjadi momentum perbaikan. Pertama, bahwa praktek reklamasi yang tidak hanya merugikan nelayan di wilayah reklamasi namun juga mereka yang terdampak di lokasi pengambilan material urug reklamasi , sesegera mungkin dilakukan peninjauan dan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya. Kedua, benahi lingkungan Teluk Jakarta dimulai dari restorasi mangrove sebagai green belt Teluk Jakarta. Ketiga, penurunan tanah (land subsidence) di Jakarta harus diatasi dengan pengaturan ekstraksi air tanah yang telah berlebih dari jutaan pemukiman, gedung perkantoran, dan industri.

Keempat, kembali menguatkan dan memberdayakan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya perikanan di Teluk Jakarta yang hingga kini masih menjadi potret kaum miskin kota. Terakhir, penerbitan PP Perlindungan Nelayan, khususnya perihal wilayah penangkapan ikan , menjadi agenda mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah.

Telah dimuat di Jurnal Maritim pada 03 Mei 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top