- SIARAN PERSСтратегии Игры В Казино Тактики В Онлайн-слотах, Выигрышные Схем
- KABAR NELAYANPerempuan Pesisir dan Sanitasi Air Bersih
- SIARAN PERSKNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil
- KABAR NELAYANFocus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas
- KABAR NELAYANRiset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis
Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta
admin 14 Nov 2018 6 Padahal, kajian terkait reklamasi sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pada posisi lainnya, Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Jakarta juga masih dalam dibahas. Selain itu juga, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dengan mengabaikan pendapat masyarakat dengan tidak melakukan diskusi partisipatif dalam penyusunan peraturan tersebut.
Siaran Pers
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Penugasan Kepada Perseroan terbatas Jakarta Propertindo (PT Jakpro) Dalam Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam peraturan tersebut, PT Jakpro diberikan wewenang mengelola lahan kontribusi atas pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sebagai informasi, lahan Kontribusi adalah kewajiban penyerahan lahan di tanah hasil reklamasi dari pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada Pemerintah Daerah seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan Hak Pengelolaan (HPL). Dalam Pasal 3, disebutkan “Ruang lingkup pengelolaan Lahan Kontribusi meliputi perencanaan, pembangiman dan pengembangan Prasarana untuk kepentingan publik di Lahan Kontribusi”. Dalam peraturan tersebut, tanah yang akan dikelola berlokasi di Pulau C, D dan G.
Jika dihitung, Pemerintah DKI Jakarta hanya akan mengelola 37,9 hektar dari total keseluruhan luas tanah sebesar 767 hektar. Secara rinci 5% lahan kontribusi yang akan dikelola PT Jakpro sebagai berikut; Pulau D seluas 15,6 hektar dari total 312 Ha, Pulau C seluas 14,25 hektar dari total 285 hektar dan Pulau G seluas 8,05 hektar dari total 161 hektar. Hal ini menunjukan secara langsung bahwa pemerintah DKI berkeinginan untuk melanjutkan reklamasi. Karena hak pengelolaan sebesar 95% tetap akan diberikan kepada perusahaan pengembang.
Padahal, kajian terkait reklamasi sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pada posisi lainnya, Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Jakarta juga masih dalam dibahas. Selain itu juga, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dengan mengabaikan pendapat masyarakat dengan tidak melakukan diskusi partisipatif dalam penyusunan peraturan tersebut. Pemerintah seharusnya lebih menghargai proses dengan memperhatikan aspek-aspak yang sebelumya diabaikan.
Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah DKI untuk :
- Menunjukan komitmennya dalam penghentian proyek reklamasi.
- Melakukan kajian yang komprehensif terhadap proses penghentian proyek reklamasi.
- Melibatkan masyarkat secara penuh dalam proses pembuatan kebijakan melalui diskusi partisipatif.
- Menyusun RZWP-3-K dengan prinsip-prinsip HAM yang mampu melindungi dan memberdayakan nelayan.
Стратегии Игры В Казино Тактики В Онлайн-слотах, Выигрышные Схемы Как Играть В Онлайн-казино, Чтобы Сорвать Максимальный Куш: Советы Список Марта – Общенациональный День Траура В России Как Понять, Что Интернет-казино — Мошенник: Что Может Насторожить Сразу Пин Ап Техническая Поддержка И Контакты Сайта Пинап Как Обыграть Слоты: Простые Советы Черный Список Онлайн-казино: Как Забирают Деньги …
Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock, …
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa …
Siaran Pers KNTI Jakarta, Indonesia – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang mewakili suara dan aspirasi lebih dari 100.000 nelayan tradisional di seluruh Indonesia, merilis laporan komprehensif memaparkan tantangan kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional dan harapan nelayan untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, riset KNTI menggambarkan data betapa …
[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan …
Siaran Pers KNTI Jakarta, 29 November 2023. Peringatan Hari Nusantara yang dirayakan setiap tanggal 13 Desember merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Deklarasi Djuanda dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1959 dan pembentukan kementerian. Peringatan ini adalah bentuk penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara …
Perempuan nelayan merupakan salah satu pelaku utama sektor perikanan dan kelautan. Oleh karenanya pendataan perempuan nelayan menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk mengetahui kondisi perempuan nelayan dan memampukan perempuan mengakses layanan pemerintah melalui kartu KUSUKA. KPPI menginstruksikan kepada semua anggota untuk: Segera mendaftar dan mendapatkan kartu KUSUKA secara mandiri melalui aplikasi Pilar KKP dengan Langkah …
Oleh: M Riza Damanik Enam tahun lalu kapal Eka Sakti milik Sahring—nelayan asal Nusa Tenggara Timur—dibakar dan ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Australia atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pengelolaan Perikanan Australia 1991. Belakangan Pengadilan Federal Australia, 1 April 2014, mengeluarkan keputusan membebaskan Sahring dari sanksi dan mendapat ganti rugi 44.000 dollar Australia. Sayangnya, tidak ada reaksi apa …
Selain kaya sumber daya perikanan (tangkap dan budidaya), PARIS juga wajib masuk daftar kunjungan di Indramayu. Jika sudah tiba di sana, jangan lupa cicipi hidangan kepala ikan “gombyang” nan aduhai nikmatnya. Saya selalu merawat keyakinan. Jika masyarakat diberi kepercayaan, imajinasinya melampaui yang dibayangkan. Apalagi ada ungkapan, kreatifitas sering muncul dari keterbatasan. Nelayan dan pembudidaya anggota …
Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini …
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa …
[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan …
Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock, …
Perubahan iklim adalah hal yang nyata. Dampaknya telah dirasakan oleh semua golongan tak terkecuali bagi Masyarakat pesisir dan Nelayan. Akibat perubahan iklim, nelayan kecil dan tradisional dihadapkan pada sejumlah permasalahan: Pertama, nelayan tidak dapat memperkirakan waktu dan lokasi penangkapan ikan; Kedua, tingginya risiko melaut akibat cuaca ekstrem. Hal ini menyebabkan nelayan harus menangkap ikan lebih …
Oleh Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI Nusantara pernah mencapai kemegahan sebagai kesatuan maritim, sebagai kekuatan laut yang jaya. Mempertautkan komunikasi antarpulau dan antarbenua. Tidak saja sebagai titik singgung dalam persilangan perdagangan dan budaya antarbangsa, namun juga pusat persilangan pengetahuan (Latif, 2012). Nusantara tidak hanya menjadi lokasi persinggahan, tetapi juga aktif dan penuh kepercayaan diri menyemai …
“Akselerasi Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia” Nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam menopang kedaulatan pangan nasional. Di Indonesia, kontribusi dari nelayan kecil dan tradisional mencapI 80% produk perikanan dan 54% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. Hal itu terungkap dalam diskusi …
Comments are not available at the moment.