• knti@admin

Izin proyek reklamasi Teluk Jakarta yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perusahaan pengembang dinilai ilegal. Karena izin diberikan sebelum terbitnya Peraturan Daerah (Perda). Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menuding Raperda dibuat hanya untuk melegitimasi tindakan ilegal.  – Metro TV

Leave a Comment