• knti@admin

MNOL, Jakarta – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai kredit usaha yang diberikan kepada nelayan sebagai program pemrintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sebuah siaran persnya, Wasekjen KNTI Niko Amrullah mengungkapkan masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan OJK dengan Bank Indonesia (BI) mengenai nila Non Performing Loan (NPL) di sektor Kelautan dan Perikanan (KP).

“OJK menyebut nilai tersebut beranjak  dari angka 5,96% di Desember 2011 menjadi  1,80% di Desember 2015. Sementara BI juga mengeluarkan data perkembangan NPL UMKM di sektor perikanan. Data tersebut berbeda dengan yang dirilis oleh OJK, ditambah BI juga tidak merincikan usaha apa saja yang mencakup di sektor perikanan tersebut. Merujuk dari BI, maka NPL sektor perikanan justru masih berada pada posisi rentan, yakni 4,60%,” terang Niko.

Sebelumnya, OJK bersama KKP telah meluncurkan program ‘JARING OJK KKP’ yaitu program kredit untuk sektor kelautan dan perikanan. Kredit yang disalurkan melalui 13 bank konvensional, dengan ruang lingkup yang mencakup: perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan jasa produksi, dan pemasaran.

Program Jaring-KKP diluncurkan pada Mei 2015 di Takalar, Makassar dengan 8 bank partner, yakni BRI, BNI, Mandiri, Danamon, BTPN, Permata, Bukopin, dan BPD Sulselbar. Kemudian tahap kedua pada 13 November 2015 di Sendang Biru,Malang, dengan penambahan 5 bank partner, yaitu BCA, Maybank, CIMB Niaga, Sinarmas, dan BPD Jatim.

Bank-bank selanjutnya akan mulai menyalurkan Kredit Program Jaring tahun 2016. Kredit yang disalurkan mengalami peningkatan kredit sebesar Rp12,2 T (133,06%) yaitu dari Rp 9,2 T (Des 2011) menjadi Rp21,4 T (Des 2015).

Sambung Niko, perbedaan data yang cukup tajam dengan yang dikeluarkan BI menunjukan lemahnya kerja sama antar lembaga, khususnya yang menangani masalah keuangan di Indonesia.

“Terdapat perbedaan data yang sekaligus menunjukkan capaian kinerja yang berbeda juga. Hal ini menegaskan bahwa perlunya kembali sinergisitas antar lembaga yang memiliki otoritas moneter di Republik ini,” tandas Niko.

Masih kata Niko, bila dicermati kembali maka terdapat beberapa catatan kritis terhadap perkembangan NPL di sektor perikanan. Pertama, bahwa rata-rata penurunan NPL dari tahun 2011-2014 adalah sebesar 0,3%. Dalam kurun waktu tersebut NPL menunjukkan tren penurunan, dan di Desember 2015 terjadi penurunan yang lebih signifikan yakni 0,56%. Kedua, tren penurunan NPL terjadi di tengah upaya pemerintah menurunkan suku bunga KUR dari 22% menjadi 12%, bahkan kembali diturunkan dari 12% menjadi 9% di awal Januari 2016.

Menurutnya, fenomena ini sekaligus menjelaskan penurunan NPL terjadi sejalan dengan menurunnya biaya bunga KUR yang dibebankan kepada nelayan.

“Maka, pemerintah perlu terus memperkecil bunga KUR. Kemudian, penyaluran KUR di sektor perikanan perlu terus dibenahi, khususnya dimana dan kepada siapakah dana disalurkan,” telaahnya.

Menurut laporan nelayan ke KNTI, masih ditemukan kesulitan keluarga nelayan tradisional untuk memperoleh fasilitas KUR tanpa agunan. Hal ini terjadi di Pangandaran, Gresik, Jember, Surabaya, Tarakan, Tanjung Balai. Menanggapi laporan itu, KNTI mengimbau agar data NPL OJK semestinya disinkronkan dengan data dari Bank Indonesia yang memuat NPL dari UMKM di sektor perikanan yang menunjukkan nilai berbeda. Terlebih, angka tersebut menunjukkan kenaikan dari 3,77 % (Des 2014) menjadi 4,05 % (Des 2015).

Lebih jauh lagi, Niko menyebutkan di Bulan Januari 2016 naik menjadi 4,60 %. Tak berbeda juga, data JARING OJK-KKP ini pun menunjukkan naiknya NPL di sektor KP dari 1,8 % pada Desember 2015 menjadi 2,13 % pada  Januari 2016.

Hal ini menunjukan bahwa program JARING OJK-KKP yang berlangsung dari Mei 2015 hingga kini, meskipun suku bunga kredit diturunkan, namun prosentase NPL justru kian meningkat. Oleh sebab itu, klaim penurunan signifikan NPL dari Desember 2011 ke Desember 2015 adalah kurang representatif kondisi kekinian sektor kelautan dan perikanan.

“Karena pemerintah sebagai pengemban amanah maka itu kita menginginkan data yang dikeluarkan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, agar fair kalau seperti ini. Karena dari dulu data yang dikeluarkan dengan kondisi riilnya selalu berbeda,” pungkasnya. (TAN)

Sumber : Maritim News

Leave a Comment