• knti@admin

RMOL. Penyusunan Rancangan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (RUU PPN) harus pro terh­adap peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudi­dayaan skala kecil.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Menurutnya, kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum menun­jukan tanda-tanda peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

“Dua regulasi pemberantasan illegal fishing yaitu moratorium izin kapal eks asing dan larangan transshipment belum menunjukkan benang merahnya terhadap kesejahteraan nelayan,” kata Niko.

Menurutnya, pada Februari 2015 lalu, nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 106.72 atau meningkat dibandingkan dengan tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK. Meskipun menin­gkat, lanjut Niko, NTN masih rentan dibandingkan tren NTN lima tahun terakhir.

Dia menjelaskan, jika di­lihat di setiap provinsi, maka Provinsi Maluku mempunyai NTN tertinggi dibandingkan yang lainnya, sedangkan yang paling rendah adalah Bali. “Dari 34 provinsi di Indonesia, Bali adalah provinsi yang mempu­nyai angka NTN kritis di bawah standar statistik,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus segera memberikan perlind­ungan secara penuh terhadap nelayan. Dalam hal ini, DPR dan KKP harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Nelayan dengan fokus perlindungan dan pemulihan terhadap hak-hak nelayan tradisional.

Menurut dia, sebanyak 92 persen dari total pelaku perikanan di Indonesia tergolong skala kecil dan 25 persen total angka kemiskinan berasal dari kampung pesisir dan nelayan. “Sekurang-kurangnya ada tujuh komponen utama yang harus masuk dalam RUU Perlindungan Nelayan,” tegas Niko.

Ketujuh komponen tersebut adalah reforma agraria di perairan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan peker­jaan yang layak. Selanjutnya, mata rantai perdagangan, risiko bencana dan perubahan iklim, pengembangan kapasitas nelayan, terakhir kesetaraan gender.

“Ketujuh komponen utama tersebut menjadi katalis perlindungan dan pemulih hak-hak nelayan tradisional,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, DPR sudah memasukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (PPN) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2016. “Rancangan Undang Undang tersebut pernah diajukan pada 2009-2014, tapi tidak terpriori­taskan. Tahun 2014-2019 baru diprioritaskan diselesaikan,” katanya.

Menurutnya, RUU ini perlu se­cepatnya dijadikan UU, sehingga ada perhatian kepada nelayan yang selama ini seperti diting­galkan. “Di dalam Rancangan Undang Undang PPN rencananya ada beasiswa untuk anak nelayan, juga asuransi, serta advokasi nelayan untuk bela diri, jika ditangkap negara lain, karena masuk wilayah kelautan negara itu,” tandasnya. ***

Sumber:
http://www.rmol.co/read/2015/03/24/196584/Belum-Ada-Sinyal-Nelayan-Tradisional-Bakal-Sejahtera-

1 Comment

    • berthy b rahawarin

      Tetap berjuang berpihak pada mereka yang rentan tersisih dari kompetisi global, dan alpanya keperdulian kita.

Leave a Comment