Home » PUBLIKASI » SIARAN PERS » KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya

KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya

admin 21 May 2019 2

KNTI juga meminta kepada KPK untuk turut mengawasi pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program  ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan mendapatkan alokasi tambahan dalam APBN 2018 sebesar Rp 850 Miliar. Untuk itu KNTI meminta kepada KPK dan masyarakat secara luas untuk ikut mengawasi.

Siaran Pers
Dewan Pengurus Pusat
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya

Jakarta, 21 Mei 2019

Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) mengapresiasi dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan kapal yang rugikan negara hingga Rp179 miliar lebih.

Terlebih dugaan kasus korupsi yang saat ini ditemukan KPK berkaitan dengan pengadaan kapal patroli cepat dan kapal untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yang berasal dari tahun anggaran 2012-2016. Kejadian ini menjadi peringatan keras setelah sebelumnya KKP juga mendapat predikat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK) berturut selama dua tahun yang diterima oleh KKP. Bahkan, pada 2018 Kejaksaan Agung menindaklanjuti opini BPK RI dengan melakukan pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016. Namun, informasi terakhir kasus ini masih ditingkatkan ke penyidikan. KNTI mendorong kepada KPK untuk tidak berhenti melakukan penyelidikan yang terbatas  pada kasus tersebut. Tetapi juga dapat mengembangkan pada program pengadaan kapal untuk nelayan yang pernah dicanangkan pada tahun 2016. KNTI berharap KPK dan Kejaksaan Agung dapat bekerja sama untuk kembali mengusut kasus-kasus pengadaan kapal yang lainnya.

Sebagai Informasi, predikat itu juga muncul setelah kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti mengalokasikan dana menca­pai Rp 4 triliun untuk pengadaan kapal berbagai ukuran Pada tahun 2016. Untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT (gross tonage) disediakan anggaran Rp 291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp 435,19 miliar. Anggaran yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT. Anggaran pembuatan 210 kapal 20 GT Rp 863,04 miliar. Sedangkan anggaran itemized 30 kapal ukuran 30 GT Rp 49,38 miliar.

KNTI juga meminta kepada KPK untuk turut mengawasi pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program  ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan mendapatkan alokasi tambahan dalam APBN 2018 sebesar Rp 850 Miliar. Untuk itu KNTI meminta kepada KPK dan masyarakat secara luas untuk ikut mengawasi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Marthin Hadiwinata, Ketua Harian DPP KNTI, +681286030453

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
KNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil

admin

27 Feb 2024

Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock, …

Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas

admin

22 Feb 2024

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa …

Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis

admin

07 Feb 2024

Siaran Pers KNTI Jakarta, Indonesia – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang mewakili suara dan aspirasi lebih dari 100.000 nelayan tradisional di seluruh Indonesia, merilis laporan komprehensif memaparkan tantangan kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional dan harapan nelayan untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, riset KNTI menggambarkan data betapa …

Rembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim

admin

15 Dec 2023

[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan  penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan …

Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023 di 35 Kota/Kabupaten: Laut Semakin Ganas

admin

29 Nov 2023

Siaran Pers KNTI Jakarta, 29 November 2023. Peringatan Hari Nusantara yang dirayakan setiap tanggal 13 Desember merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Deklarasi Djuanda dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1959 dan pembentukan kementerian. Peringatan ini adalah bentuk penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara …

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

admin

22 Nov 2023

Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta  Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini …