• knti@admin

Download Materi Kajian Dugaan Pelanggaran Hukum dan Tindak Pidana Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta bukanlah hal baru dalam perkembangan pembangunan Ibu Kota. Sejak awal telah mendapati penolakan dari masyarakat dan nelayan karena dampaknya terhadap pemburukan lingkungan pesisir maupun penggusuran ruang hidup dan penghidupan nelayan di Teluk Jakarta. Celakanya, meski kepemimpinan di DKI Jakarta berganti dari satu gubernur ke gubernur baru, berbagai kajian akademik maupun pengalaman warga terhadap dampak buruk proyek reklamasi tidak cukup menghentikan proyek tersebut. Sebaliknya, semakin agresif dengan rencana pembangunan 17 pulau baru di depan Teluk Jakarta.

Teranyar, sejak pertama kali dilantik 19 November 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing:

  1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada Pt Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014;
  2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;
  3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;
  4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015.

Dikeluarkannya keempat ijin pelaksanaan reklamasi tersebut cenderung dipaksakan hingga melanggar berbagai peraturan-perundangan di atasnya. Untuk menutupi berbagai pelanggaran tersebut dipilih jalan-pintas untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K. Belakangan diketahui proses yang tidak transparan ini sarat praktik korusptif. Materi ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan proyek reklamasi Jakarta dalam berbagai dugaan pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi.

Materi selengkpanya dapat di download DISINI

 

Informasi lebih lanjut:

Riza Damanik, Ketua Umum, 0818773515

Marthin Hadiwinata, Ketua Bid. Hukum dan Pembelaan Nelayan, 081286030453

www.knti.or.id | dppknti@gmail.com | follow us @dppknti

1 Comment

    • Randolph

      Perihal kasus reklamasi teluk jakarta ada beberapa hal yang perlu saya sanpaikan sbb:
      1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas membatalkan Keppres 52/1995.
      2. UU 27/2007 pasal 34 tidak mengamanatkan kewenangan dan tanggung kawab pengelolaan reklamasi. Pada ayat 3 hanya disebutkan rencana dan pelaksanaan reklamasi akan diatur melalui Prepres.
      3. Perpres 54/2008 pasal 70 menyatakan bahwa perihal reklamasi yg terdapat pada Keppres 52/1995 masih berlaku. Sedangkan perihal penataan ruang pada pasal 72 menyebutkan Keppres tsb tidk berlaku lagi. Pada pasal 69 Perpres 54/2008 jika belum ditetapkan RDTR dan/atau RTRW berikut Rencana Zonasi, maka pemberian izin pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW Jabodetabekpunjur (PP 26/2008 dan turunanya Perpres 54/2008).
      4. Perpres 122/2012 pasal 4 perihal penentuan lokasi reklamasi didasarkan pada RZWP3K DAN/ATAU RTRW Nasional atau Provinsi/Kab/Kota. Artinya syarat Perda RZWP3K tidak bersifat MUTLAK. Disisi laun, dalam hal ini DKI Jakarta sudah memiliki beberapa aturan tentang Tata Ruang (PP 26/200, Perpres 54/2008, Perda 8/1995, Perda 6/1999, Perda 1/2012, Perda 1/2014). Sedangkan Ranperda RZWP3K baru diusulkan pada 2 Maret 2015.
      5. Perpres 122/2012 pasal 32 ayat 1 utk ijin lokasi dan pelaksanaan reklamasi sebelum Perpres ini keluar maka dapat diproses mengikut aturan sebelum ditetapkannya Perpres ini. Krn izin prinsip lokasi reklamasi lebi tua (21 Sept 2012) sedangkan Perpres 122/2012 terbit 6 Des 2012, maka ketentuan pasal 32 ayat 1 ini valid utk dilaksanakan.
      6. PP 26/2008 dan Perpres 54/2008 menyatakan bahwa pantau utara Teluk Jakarta termasuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dimana menurut Perpres 122/2012 pasal 6 ayat 2 maka izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi menjadi kewenangan menteri. Hal ini belum dapat dilaksanakan mengingat belum diterbitkannya RPP tentang Izin Lokasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai amanat UU Nomor 27/2007 jo UU Nomor 1/2014.
      7. Seandainya pun tetap dipaksakan untuk mengacu pada peraruran perundang-undangan yang diuraikan diatas, maka sesuai pasal 32 dari Perpres 122/2012 tentang ketentuan peralihan, bahwa utk ijin lokasi dan pelaksanaan reklamasi sebelum Perpres ini keluar maka dapat diproses mengikut aturan sebelum ditetapkannya Perpres ini. Blunder jadi nya toh.
      8. KNTI, WALHI, dkk juga menitik beratkan pada dampak lingkungan akibat reklamasi. Secara hukum hal tersebut sudah dibantah melalui Surat Keputusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/TUN/2011 ttg Ketidaklauakan SK Mentri LH Nomor 14/2003. Berdasar uraian diatas tidak ada satu satupun peraturan perundang2an yang melarang reklamasi. Saya sepakat bahwa reklamasi Pantura Jakarta yang begitu besar akan memberikan dampak terhadap lingkungan fisik maupun sosial secara nyata. Namun jika teman2 ingin berjuang, perjuangkanlah dengan cara mengusulkan penyelarasan dan mencabut pasal2 pada aturan yg membenarkan adanya reklamasi dimulai dari UU, PP, Perpres, Permen hingga ke peraturan daerah supaya tidak terjadi multi tafsir dan blunder. Atau usul saya reklamasi hanya mutlak diberlakukan untuk kepentingan pertahanan dan kedaulatan negara, misalnya untuk pangkalan militer atau reklamasi pulau kecil terluar yang terabrasi. Demikian pemahaman saya. Trimakasih
      YALES VEVA JAYA

Leave a Comment