• knti@admin

Sama halnya 5 tahun lalu, tanggal 9 Juli nanti kita kembali merayakan pesta demokrasi Pemilu Presiden. Kali ini, pilihannya terbatas: Prabowo Subianto atau Joko Widodo.

Dalam sejarah panjang pemilu kita, baru kali ini ada perbincangan soal laut dan kesejahteraan nelayan begitu mendominasi. Kita mendengar komitmen besar memberantas pencurian ikan, menyediakan gudang-pendingin (coldstorage), bantuan perbaikan kapal, bank khusus bagi nelayan, tol laut, perhatian kerusakan terumbu karang, hingga hal-hal mendasar, seperti: jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga nelayan.

Selama 14 tahun keluar masuk kampung-kampung nelayan, berkesempatan terlibat advokasi di ranah nasional dan internasional, maka saya pun berkesimpulan, setidaknya pada era ini, Indonesia tidak (lagi) membutuhkan konsep besar. Sebab, kita telah memiliki konsep bernegara yang nyaris sempurna, namun belum dijalankan secara paripurna: Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia sejatinya membutuhkan presiden pekerja, mengetahui hal-hal lebih operisonal, dan tidak tersandera dengan kepentingan politik dan persoalan (beban) masa lalu. Di sinilah saya berpendapat, Jokowi lebih mungkin memenuhi janji kampanyenya menyejahterakan masyarakat pesisir, nelayan dan petambak Indonesia.

Jokowi adalah orang biasa! Bukan siapa-siapa. Sama halnya dengan anak seorang nelayan, petambak, petani, buruh, dan pedagang kaki lima.

Disinilah urgensi dari Pilpres 9 Juli nanti. Yakni, memenangkan kemajuan demokrasi Indonesia; memberikan ruang kepada “orang biasa” menjadi presiden di negeri ini. Sehingga kelak, anak-anak kita, anak-anak dari ibu dan bapak nelayan, petambak, petani, buruh, dan pedagang kaki lima, juga mendapat kesempatan yang sama menjadi pemimpin, bahkan presiden terbaik di masa depan.

Kalibata, 5 Juli 2014

M.Riza Damanik
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Leave a Comment