Uncategorized

26article

Home » Uncategorized » Page 3
Hari Ikan Nasional

admin

21 Nov 2018

21 November secara resmi diperingati sebagai Hari Ikan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Sekaligus sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal namun tetap berprinsip pada …

Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta

admin

14 Nov 2018

Padahal, kajian terkait reklamasi sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pada posisi lainnya, Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Jakarta juga masih dalam dibahas. Selain itu juga, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dengan mengabaikan pendapat masyarakat  dengan tidak melakukan diskusi partisipatif dalam penyusunan peraturan tersebut. …

Warga Pulau Pari Bebas dari Kriminalisasi Sulaiman dan Kawan-Kawan Dinyatakan Tidak Bersalah

admin

13 Nov 2018

Hal ini merupakan bukti lemahnya Negara dalam mewujudkan keadilan di sektor maritim. Masyarakat Pesisir, Pulau Kecil dan Nelayan selalu menjadi objek yang dipinggirkan dalam pembangunan. Padahal mereka adalah garda terdepan dalam penyediaan pangan, lapangan pekerjaan hingga kedaulatan Negara. Penting bagi pemerintah untuk mendorong dan mewujudkan Keadilan Maritim. Siaran PersKesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Warga Pulau Pari …

Gerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme

admin

10 Oct 2018

Siaran PersGerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme GERAK LAWAN Hari ini, 10 Oktober 2018 Gerak lawan melangsungkan pembukaan acara dengan tajuk Rakyat Menggugat: World Beyond Bank. Acara akan dilangsungkan di Bali sampai tanggal 14 Oktober 2018. Berbagai kegiakan akan diadakan bersama seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari petani, nelayan, buruh, buruh migran, akademisi, pengacara, wartawan …

Tata Ruang Laut Indonesia: Antara Perlindungan atau Penggusuran Rakyat Nelayan Atas Ruang Kehidupannya.

admin

01 Oct 2018

Bermacam bentuk program dilakukan mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, penambahan daerah konservasi, pemberlakukan dan penyusunan zonasi laut hingga pembuatan maupun revisi undang-undang agar dapat menunjang agenda tersebut. Berdasarkan atas ambisi pemerintah terhadap laut Indonesia, KNTI bersama dengan organisasi penelitian Trans-national Institute (TNI) menilai penting untuk melakukan penelitian terhadap tata ruang laut khususnya mengenai kebijakan Rencana …

Pengelolaan Perikanan Harus Segera Berbenah Menuju Perlindungan Hak Asasi Nelayan Tradisional

admin

16 Sep 2018

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh 22 individu kalangan akademisi, praktisi hingga aktivis hak perikanan dan nelayan dari berbagai negara, memaparkan kelemahan dari Pendekatan Berbasis Hak Kepemilikan dan bagaimana kegagalan sistem ini untuk menjawab krisis yang terjadi. Penelitian tersebut jelas menunjukkan adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yaitu pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi terlanggar ketika …

Maybe you will like
Perempuan Pesisir dan Sanitasi Air Bersih

admin

23 Mar 2024

Perempuan pesisir adalah kelompok marginal yang paling terkena dampak terhadap kurangnya akses sanitasi dan air bersih, selain kebutuhan kesehariannya dalam rumah tangga, perempuan juga lebih membutuhkan privasi saat buang air besar dan mandi dibandingkan laki-laki. Dalam sosial Masyarakat Perempuan juga dianggap sebagai pengguna utama, penyedia, pengelola air dan sanitasi rumah tangga. Namun realita yang ada …

KNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil

admin

27 Feb 2024

Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock, …

Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas

admin

22 Feb 2024

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa …

Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis

admin

07 Feb 2024

Siaran Pers KNTI Jakarta, Indonesia – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang mewakili suara dan aspirasi lebih dari 100.000 nelayan tradisional di seluruh Indonesia, merilis laporan komprehensif memaparkan tantangan kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional dan harapan nelayan untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, riset KNTI menggambarkan data betapa …

Rembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim

admin

15 Dec 2023

[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan  penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan …

Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023 di 35 Kota/Kabupaten: Laut Semakin Ganas

admin

29 Nov 2023

Siaran Pers KNTI Jakarta, 29 November 2023. Peringatan Hari Nusantara yang dirayakan setiap tanggal 13 Desember merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Deklarasi Djuanda dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1959 dan pembentukan kementerian. Peringatan ini adalah bentuk penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara …